Juni 15, 2024

Kejagung Periksa Pihak Kedaung Propertindo Berkaitan Kasus Korupsi Komoditas Timah

3 min read

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan kepada pihak PT Kedaung Propertindo berkaitan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditi timah di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga dengan 2022.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mempersembahkan, pemeriksaan hal yang demikian dilakukan pada Kamis, 17 Mei 2024 dalam rangka mendalami perkara yang menyangkut para tersangka.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” tutur Ketut dalam keterangannya, Jumat (17/5/2025).

 

Adapun saksi yang diperiksa yaitu HH selaku Perwakilan Direktur PT Kedaung Propertindo. Dia dimintai keterangan untuk tersangka Tamron alias Aon (TN alias AN) dan kawan-kawan.

Kejagung sebelumnya sudah menyita satu unit rumah mewah milik tersangka Tamron alias Aon (TN alias AN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN, berkaitan kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditi timah di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga dengan 2022.

“Selasa 14 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Regu Pelacakan Aset pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung sudah menemukan satu unit rumah dengan luas 805 meter persegi milik atas nama tersangka TN alias AN yang berlokasi di Crown Golf Utara Nomor 7 Summarecon Serpong, Banten,” tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024).

Berdasarkan Ketut, properti satu unit rumah hal yang demikian didapat menurut jual beli pada 21 Juli 2018, yang kemudian tim melakukan penyitaan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditi timah di kawasan IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga dengan 2022.

“Berikutnya, Regu Penyidik akan terus menggali fakta-fakta baru dari barang bukti hal yang demikian guna membikin terang suatu tindak pidana yang tengah dilakukan penyidikan,” kata Ketut.

Sandra Dewi Diperiksa Lagi

Sebelumnya,Kejagung melakukan pemeriksaan kembali kepada pekerja seni Sandra Dewi berkaitan kasus slot spaceman dugaan korupsi tata niaga timah di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

“Tapi bersangkutan masih kita periksa sebagai saksi,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi saat jumpa pers, Rabu (15/5/2024).

Kuntadi menerangkan bahwa pemeriksaan kali ini, menyasar pada perjanjian pranikah soal pemisahan harta dengan Harvey Moeis. Sebagaimana sempat dibongkar oleh tim kuasa peraturan, setelah sang suami Sandra ditetapkan tersangka.

Dengan tujuan untuk membikin terang, sesungguhnya sejauh mana pemisahan harta antara tersangka HM dengan saudara SD,” ujarnya.

Sebab demikian, Kuntadi tak merinci lebih lanjut berkaitan harta mana saja yang sudah dipisah oleh Sandra dan Harvey. Tidak, harta yang disita sudah terang hasil tindak pidana, padahal yang belum sementara diblokir oleb penyidik.

“Ada sebagian harta yang kami sita diduga berkaitan dengan melanggar hukum, karenanya kita lakukan penyitaan. Harta yang belum terang kedudukannya saat ini sedang kita blokir untuk ditelusuri sejauh mana keterkaitannya,” kata ia.

“Mungkin bisa aku luruskan, harta-harta yang kami sita kami sampaikan itu, seluruh tersangka, dalam kasus ini kita ketahui tersangka ada 21, di antaranya ada harta-harta berkaitan tersangma HM,” tambah ia.

Cuma Dikenal Hitung Kerugian Negara

Kecuali, Kejagung terus mengusut kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditi timah di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga dengan 2022. Tapi menentukan tersangka individu, penyidik juga tengah mengejar tersangka koorporasi.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mempersembahkan, dalam kasus tindak pidana korupsi eksplorasi timah secara ilegal, tentu akibat yang dimunculkan diperhitungkan sebagai komponen dari perekonomian negara.

Sebab hal itu bukan semata-mata cuma untuk mengembalikan hak negara dari timah yang diambil secara ilegal sebagai uang substitusi alias recovery asset semata.

lebih menitikberatkan pada pembenaran atau rehabilitasi kepada pelaku korupsi yang kita tuntut pada tanggung jawab atas kerusakan yang muncul, termasuk akibat ekologinya kepada masyarakat sekitar,” tutur Febrie kepada wartawan, Kamis (25/4/2025).

“Oleh karenanya, kerugian hal yang demikian tak bisa dibebankan kepada negara semata, karenanya tujuan recovery asset juga recovery lingkungan yang semestinya dibebankan kepada pelaku, sehingga ke depan juga akan dibebankan kepada pelaku korporasinya,” sambungnya.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!