Juni 15, 2024

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen

2 min read

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah tempat (pemda) Bali bakal memberikan insentif supaya pajak hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu pantas dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 perihal Relasi Keuangan antara Pemerintah Sentra dan Pemerintah Tempat (HKPD).

\\\”Yang di Bali mereka telah menjalankan itu (insentif) sebab aku kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota waroengkenangan.com se-Bali, mereka telah rapat mengundang pengusaha daerah hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang terang di bawah 40 persen,\\\” katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito malah mendukung pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

\\\”Aku mendukung tempat-tempat lain unuk kesinambungan lapangan profesi dan kesusahan usaha pasca covid, kita mendukung untuk mereka menerapkan kewenangan diskresi yang dikasih dari UU itu Pasal 101,\\\” katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang mengungkapkan bahwa pemda dapat memberikan insentif fiskal terhadap pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mensupport kebijakan kemudahan berinvestasi.

\\\”Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi jika ketika ini memang belum cakap dengan biaya 40 persen silahkan menurut assesment daerahnya, menjalankan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan maupun peniadaan dari pokok pajak,\\\” terang Direktur Pajak Tempat dan Retribusi Tempat DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Tetapi, dia menekankan tak segala pelaku usaha dapat menerima pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Karena, pemberiannya sepatutnya menurut assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat elemen yang sepatutnya dipertimbangkan untuk dapat memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen terhadap pelaku usaha. Pertama, kesanggupan membayar patut pajak/ patut retribusi.

\\\”Apabila memang pelaku usaha dalam klasifikasi patut pajakĀ https://www.beijingtokyobistrosf.com/ yang belum cakap secara usaha diatur dengan biaya 40 persen, karenanya kepala tempat berapa dapat memberikan insentif,\\\” ujarnya.

Kedua, memutuskan situasi tertentu patut pajak. Umpamanya usaha terdampak petaka alam, mengalami kebakaran, dan situasi yang tak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang dapat diterangkan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, karenanya dapat dikasih insentif.

Keempat, memutuskan kesanggupan tempat untuk mensupport kebijakan pemda menempuh program prioritas tempat atau yang berkaitan dengan nasional.

\\\”Memberikan kemudahan insentif ini tentu sepatutnya di-assessment dahulu ya apabila itu pengajuannya dari patut pajak. Apabila itu yaitu prioritas tempat, ya silahkan dikasih secara massal,\\\” jelasnya.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!